Di sebuah sudut warung kopi (warkop) di lingkungan kampus tempat saya menimba ilmu, sebuah ruang diskusi organik tercipta tanpa sekat formalitas. Sambil menikmati seduhan kopi, perbincangan hangat mengalir bersama bapak pemilik warkop dan dua orang personel satpam/penjaga keamanan kampus. Mereka adalah representasi murni dari elemen masyarakat bawah, kelompok yang paling jujur dalam menyuarakan jeritan hati. Sangat kontras dengan jajaran birokrat kampus—seperti oknum dosen atau rektorat—yang hari ini cenderung memilih bungkam atau enggan mengkritik kedzaliman penguasa karena institusi mereka telah telanjur terikat oleh guyuran dana hibah dan bantuan finansial dari pemerintah.
Keluhan yang mencuat pagi itu sangat riil dan dekat dengan urusan isi dompet. Harga-harga kebutuhan pokok merangkak naik secara ugal-ugalan, berbanding lurus dengan kebijakan penguasa yang kerap mèncla-mènclè (plin-plan) dan tidak jelas arahnya. Dampak sistemik itu langsung saya rasakan sendiri ketika hendak membayar makanan favorit saya di warkop tersebut. Harganya secara instan telah dinaikkan: yang semula hanya Rp6.000 kini melonjak menjadi Rp7.000, bahkan beberapa menu lainnya mengalami kenaikan hingga Rp2.000.
"Ini imbas dari harga-harga di pasar yang sudah pada naik duluan, Mas. Terutama harga minyak goreng dan bahan baku kemasan plastik yang ikutan meroket," keluh bapak pemilik warkop dengan raut wajah masygul.
Dari obrolan santai ini, saya menyadari sebuah lompatan kesadaran (kesadaran politik) yang luar biasa di tingkat akar rumput. Masyarakat mulai mengenali wajah asli dari sistem bobrok yang berjalan hari ini. Saya membiarkan bapak pemilik warkop tersebut menumpahkan seluruh unek-uneknya.
Beliau menyoroti tajam jajaran program kerja rezim Prabowo-Gibran saat ini yang terbukti berantakan di lapangan. Sebut saja program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dahulu digadang-gadang sebagai program unggulan berbiaya triliunan rupiah yang memotong anggaran APBN secara ekstrem termasuk anggaran pendidikan. Faktanya? Program ini justru menjadi bancakan korupsi para elite birokrasi, di mana distribusinya banyak yang mubazir dan makanannya terbuang sia-sia akibat manajemen yang amat amat buruk. Begitu pula dengan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang katanya bertujuan untuk menghidupi pelaku UMKM di tingkat desa, namun hingga pertengahan tahun 2026 ini sama sekali belum ada kejelasan arah, regulasi, dan tujuannya.
Ilusi Demokrasi: Jebakan Figuritas dan Kebutaan Sistemik
Masyarakat hari ini memang telah sadar dan merasakan pahitnya dampak krisis ekonomi serta salah urus negara. Namun, masalah mendasarnya adalah mereka belum memahami apa solusi hakiki dari karut-marut ini. Kebanyakan dari mereka masih terjebak dalam dikotomi dan romantisasi figur politik, persis seperti polarisasi yang terjadi pada Pemilu Presiden 2024 yang lalu. Masyarakat awam cenderung hanya melihat personifikasi nomor urut pasangan calon tanpa pernah menguliti sistem nilai dan ideologi apa yang bekerja di balik pencalonan figur-figur tersebut.
Mari kita bedah secara objektif, akademis, dan ideologis. Meskipun fakta ini terasa pahit bagi sebagian fans fanatik, kebenaran mutlak harus disampaikan agar umat bisa cerdas dan waras dalam berpikir:
- Paslon 01 (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar): Pada masanya populer dengan basis massa Islam dan didukung penuh oleh partai-partai Islam seperti PKS dan PKB. Namun, secara ideologis, platform politik yang ditawarkan tetap berada di dalam koridor Kapitalisme-Sekuler. Corak kebijakannya tetap tunduk pada aturan pasar bebas dan demokrasi formal.
- Paslon 02 (Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka): Rezim yang hari ini memegang tampuk kekuasaan tertinggi di negeri ini. Terbukti secara empiris bahwa menjalankan roda pemerintahan di atas rel sekularisme hanya melahirkan kekacauan birokrasi, korupsi yang terstruktur, dan pemiskinan rakyat secara sistemik.
- Paslon 03 (Ganjar Pranowo - Mahfud MD): Menjual narasi nasionalisme, penegakan hukum formal, dan kerakyatan. Namun, andai saja mereka yang memenangkan kontestasi, hasilnya dipastikan akan tetap berujung pada kegagalan total (gatot).
Mengapa siapa pun figurnya—baik 01, 02, atau 03—seluruhnya dipastikan menemui kegagalan mutlak dalam menyejahterakan rakyat? Jawabannya sederhana: karena dari dasar fondasi sistemnya saja sudah salah! Selama bangunan negara ini masih menggunakan sistem demokrasi sekuler, maka kedaulatan hukum berada di tangan manusia (pembuat undang-undang yang pragmatis), bukan di tangan Sang Pencipta. Akibatnya, negara akan selalu disetir oleh kepentingan para pemilik modal (kapitalis). Sungguh ironis, sebagian besar masyarakat kita begitu mudah tertipu oleh kemasan pencitraan figur, dan sebagian lainnya begitu mudah dijinakkan kesadarannya hanya dengan umpan bantuan sosial (bansos) yang sejatinya adalah uang rakyat itu sendiri.
Pandangan Ideologis Islam: Menolak Kedaulatan Hukum Makhluk
Islam secara tegas menggariskan bahwa hak mutlak untuk membuat hukum, aturan, dan regulasi yang mengatur urusan kehidupan manusia adalah hak prerogatif Allah SWT semata. Ketika manusia mengambil hak pembuatan hukum tersebut melalui mekanisme parlemen demokrasi, maka pada saat itulah kesyirikan sistemik dan kezaliman sosial bermula.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan sangat lugas:
إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَٰصِلِينَ
“...Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.” (TQS Al-An'am: 57).
Dalam ayat lain, Allah SWT juga memberikan peringatan bahwa ketundukan pada hukum buatan mayoritas manusia yang tidak bersandarkan pada wahyu hanya akan membawa manusia pada kesesatan jalan:
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ
“Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” (TQS Al-An'am: 116).
Maka dari itu, berharap akan lahirnya keadilan dari rahim demokrasi sekuler—siapa pun presidennya—adalah sebuah fatamorgana. Selama syariat Islam tidak dijadikan sebagai dhasar konstitusi tunggal negara, maka penderitaan rakyat akibat inflasi ekonomi, kenaikan harga komoditas warkop, hingga penyelewengan anggaran MBG akan terus berulang tanpa ujung.
Khilafah: Mewujudkan Impian yang Bukan Sekadar Mimpi
Kesadaran kritis yang hari ini mulai tumbuh dari obrolan-obrolan di warung kopi mahasiswa harus segera dikanalisasi (diarahkan) menuju solusi yang hakiki. Solusi itu bukanlah mengganti figur pemimpin pada pemilu lima tahunan berikutnya, melainkan mengganti sistem sekuler-kapitalisme ini dengan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah).
Penerapan syariat Islam secara kaffah membutuhkan sebuah institusi politik global yang sah secara syar'i, yaitu Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah. Di dalam sistem Khilafah, politik dijalankan atas dasar Ri'ayatus Syu'un (pengurusan urusan rakyat), bukan atas dasar bisnis investasi politik antara paslon dengan oligarki cukong dana kampanye.
Visi kesejahteraan Islam ini bukanlah sebuah utopia atau mimpi kosong di siang bolong, melainkan sebuah janji ideologis yang pasti akan kembali tegak berdasarkan nubuwwah Rasulullah ﷺ:
ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ
“...Kemudian akan kembali tegak Khilafah yang mengikuti metode kenabian.” (HR Ahmad no. 18430).
Dalam sistem Khilafah, negara akan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) secara mandiri sebagai kepemilikan umum umat (al-milkiyah al-ammah), bukan diserahkan kepada korporasi asing dan aseng atau swasta kapitalis seperti dalam sistem demokrasi hari ini. Hasil pengelolaan kekayaan alam itulah yang digunakan untuk menjamin kebutuhan pokok rakyat (pangan, sandang, papan) serta fasilitas publik gratis berkualitas (pendidikan, kesehatan, keamanan) tanpa perlu memeras keringat rakyat lewat skema pajak yang mencekik dan utang luar negeri.
Penutup
Obrolan di warung kopi kampus pada Rabu pagi kemarin mengonfirmasi satu hal penting: kebobrokan sistem demokrasi sekuler-kapitalisme saat ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi oleh kosmetik pencitraan figur politik mana pun. Mau paslon nomor 01, 02, atau 03; selama sistem yang dipertahankan adalah sistem kufur buatan manusia, maka kehancuran dan kegagalan total adalah sebuah kepastian yang mutlak.
Sudah saatnya kita mendidik umat agar cerdas dan waras secara politik-ideologis. Mari kita alihkan fokus perjuangan kita dari sekadar mendukung personalitas figur menuju perjuangan sistemik: meruntuhkan pemikiran sekuler dan memperjuangkan tegaknya kembali institusi Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan seluruh hukum Allah SWT di muka bumi. Hanya dengan jalan itulah, impian akan sebuah kehidupan yang adil, makmur, sejehtera, dan berkah di bawah rida Ilahi akan benar-benar terwujud nyata, bukan sekadar menjadi mimpi di balik cangkir kopi.
Wallahu A'lam bish-Shawab. []
Posting Komentar untuk "DARI WARUNG KOPI MENUJU IMPIAN YANG BUKAN SEKEDAR MIMPI"