بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Ditulis oleh: Aldy al-Jawi | Aktivis Islam Ideologis
Buletin Jawi Edisi PituLas (Setu Kliwon, 18 Shafar 1448 H / 16 Sapar 1960 BE | 01 Agustus 2026 M)
Tak terasa hari ini kita sudah melangkah masuk di awal bulan Agustus 2026 M. Sebuah bulan yang saben tahunnya riuh diperingati sebagai momentum di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, tepat sejak tanggal 17 Agustus 1945 silam. Hari ini berbagai sudut perkampungan dan jalan protokol, masyarakat tampak begitu antusias menyambutnya dengan memasang umbul-umbul, mengibarkan bendera merah putih, bahkan tak jarang menghias lingkungan dengan pernak-pernik lampu hias yang gemerlap. Semangat gotong royong warga kembali menyala memeriahkan suasana. Riuh dan meriah, begitulah potret yang tertangkap indra, mengingat tak terasa negeri kita ini konon sudah menginjak usia 81 tahun merdeka.
Namun, jika diteropong menggunakan kacamata ideologis-kritis yang mendalam, apakah negeri ini sudah benar-benar merasakan kemerdekaan yang hakiki? Tepat pada tanggal 17 Agustus nanti, upacara bendera memperingati HUT RI ke-81 akan digelar secara kolosal dari tingkat pusat hingga pelosok daerah. Narasi yang selalu diembuskan adalah demi menanamkan nilai-nilai nasionalisme sekaligus mengenang jasa luhur para pahlawan yang gugur berdarah-darah di medan juang melawan penjajah kolonial. Peringatan agustusan ini pun telah bergeser menjadi sebuah kebiasan yang dianggap teramat sakral oleh publik.
Tetapi, jika kita mau jujur membongkar realitas, sesakral apa sebenarnya perayaan tersebut? Penulis dengan tegas membantah narasi semu itu: negeri kita ini belum benar-benar merdeka! Secara fisik-teritorial, para kompeni penjajah memang sudah angkat kaki dari tanah Nusantara. Namun secara pemikiran, jaminan undang-undang, serta pengelolaan ekonomi, kita sejatinya masih berada dalam cengkeraman penjajahan gaya baru (neo-imperialisme) yang bergerak secara halus namun mematikan. Londo ireng isèh ono!
Lihat saja bagaimana sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah di bumi Nusantara ini masih bebas dirampok dan dikuras habis oleh korporasi asing lewat undang-undang yang pro-kapitalis. Akibatnya, kekayaan negara mandek di segelintir elite, sementara para pejabat pemerintahannya terbukti melakukan korupsi secara ugal-ugalan tanpa rasa takut pada zat Yang Maha Melihat.
Lantas, di manakah letak kesakralan dari peringatan HUT RI tersebut? Apakah doktrin nasionalisme (ashabiyah) itu sendiri yang menjadikannya sakral? Dari manakah asal-muasal ajaran nasionalisme itu jika bukan dari rahim peradaban Barat sekuler yang sengaja diimpor untuk mengotak-ngotakkan umat Islam?
Hari ini, jika ditanya negeri kita mengadopsi sistem dan ideologi apa, hampir sebagian besar lapisan masyarakat akan menjawab secara seragam: "Ideologi Pancasila!" Pertanyaannya: benarkah Pancasila itu diposisikan sebagai ideologi yang diterapkan secara riil? Ataukah jangan-jangan jargon itu hanyalah kedok dan tameng politik bagi para elite zalim? Sebuah dalih taktis agar setiap umat Islam yang ingin mencari kebenaran hakiki berupa syariat Islam langsung bisa dituding secara sepihak dengan stempel makar, radikal, ekstremis, dan subversif! Tameng itu sengaja dipasang demi melanggengkan kezaliman dan status quo mereka secara diam-diam. Buktinya, koruptor tetap subur bermunculan dari rahim sistem ini.
Jika Pancasila diklaim sebagai pemandu, lalu dari mana sistem politik Demokrasi yang kita jalankan hari ini berasal? Demokrasi itu murni produk Barat sekuler yang lahir dari akal manusia yang lemah! Tengok pula Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita gunakan sehari-hari; bukankah itu mayoritas adalah pasal-pasal warisan hukum kolonial Belanda? Belandanya sudah lama pulang kampung, tetapi kenapa sistem hukum warisan penjajah kafir tersebut masih setia diadopsi dan diagungkan oleh negara ini? Dengan fakta sekotor ini, masihkah waras jika perayaan tahunannya disebut sakral?
Sesungguhnya, jika kita mau menelaah lembaran sejarah secara jernih dan mendalam, ada ritual dan peristiwa yang jauh lebih sakral dan mendasar. Fakta empiris ini membawa kita pada sebuah pertanyaan besar yang menjadi judul tulisan ini: Kenapa di lingkungan Kraton Yogyakarta perayaan HUT RI tidak begitu meriah jika dibandingkan dengan peringatan hari-hari besar Islam?
Hadeging Nagari: Substansi Akidah Islamiyah ing Tanah Jawi
Di Yogyakarta sendiri, khususnya di dalam lingkungan dalam Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, hari-hari besar Islam yang diselaraskan secara astronomis dengan Kalender Jawa terbukti jauh lebih disakralkan, diagungkan, dan diresapi ruhnya ketimbang peringatan HUT RI. Fenomena ini dapat dilihat secara kasat mata pada perayaan ritus monumental seperti Sekaten, Gerebeg Sawal (Gerebeg Pasa), Gerebeg Maulud, Gerebeg Besar, hingga peringatan Hadeging Nagari (berdirinya nagari Yogyakarta).
Masyarakat adat dan para Abdi Dalem Kraton bukan berarti tidak menghormati perayaan agustusan, namun bagi mereka perayaan HUT RI itu tak lebih dari sekadar rutinitas birokrasi dan formalitas kenegaraan belaka. Sebaliknya, ketika memasuki momentum hari besar Islam, aura kesakralan, kekhusyukan, dan takzim total akan memancar kuat di lingkungan Kraton.
Fenomena ini bukanlah sebuah kebetulan sejarah atau sebatas pelestarian budaya turun-temurun tanpa makna (folklore). Ada akar sejarah ideologis yang sangat kuat, mendalam, dan sengaja ditutupi oleh narasi sejarah sekuler bentukan kolonial. Salah satu fakta sejarah yang tak terbantahkan adalah bahwa Kraton Yogyakarta pada masa lampau memiliki keterikatan politik, legitimasi, dan spiritual yang sangat erat dengan institusi Khilafah Islamiyah Turki Utsmani [1, 2].
Meskipun institusi Khilafah secara global telah runtuh diporak-porandakan oleh sekulerisme, namun hingga detik ini di tahun 2026 M, sisa-sisa ruh kekhalifahan dan marwah penerapan syariat itu akan tetap terasa berdenyut di jantung budaya Jawa. Perlu dicatat dengan tinta emas: pada masa kejayaannya, tanah Jawa tidak pernah menerapkan aturan dan hukum lain di dalam institusi Kraton selain aturan hukum Islam!
Bukti fisik dari penerapan konsep tata negara Islam ini masih tegak berdiri hingga sekarang. Lihatlah keberadaan masjid-masjid Pathok Negoro yang dibangun mengitari pusat kesultanan (seperti Masjid Pathok Negoro Mlangi di Sleman, Plosokuning, Dongkelan di Bantul, dan Babadan). Istilah Pathok Negoro itu sendiri secara bahasa bermakna "Pasak Negara", yang secara fungsi tidak hanya berdiri sebagai tempat ibadah ritual salat semata, melainkan berfungsi sebagai pusat pertahanan, pengadilan syariat, serta institusi pencetak para kader ulama dan mufti penegak hukum syarak di perbatasan wilayah. Struktur tata ruang ini menandakan bahwa secara historis, Yogyakarta didesain menyerupai konsepsi "Negara di dalam Negara", sebuah wilayah otonom berbasis syariat Islam yang mirip dengan status Serambi Mekah di Aceh.
Oleh karena itu, sungguh teramat keliru, bodoh, dan ahistoris jika hari ini ada sebagian kelompok sekuler atau kaum awam yang sinis mengatakan bahwa jika ada umat Islam yang ingin menerapkan hukum Islam secara kaffah maka mereka harus diusir dan disuruh pindah ke Aceh atau ke Arab! Mereka buta terhadap fakta sejarah bahwa ruh asli dari Kejawen atau filosofi Jawa yang murni itu sejatinya adalah Islam Kaffah itu sendiri!
Penerapan hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan publik inilah yang dipraktikkan secara konsisten oleh kesultanan-kesultanan di tanah Jawa, salah satunya oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sampai saat ini masih eksis berdiri. Bahkan, penanggalan atau Kalender Jawa yang diciptakan oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma pun secara matematis diselaraskan penuh dengan Kalender Hijriah Islam. Nama-nama hari dalam bahasa Jawa pun merujuk pada bahasa Arab-Islam, di mana hari pertama dikenal sebagai Ngahad (dari kata Al-Ahad), bukan menggunakan istilah "Minggu" yang merujuk pada hari ibadah kaum Nasrani.
Infiltrasi Sekuler-Liberal dan Penghapusan Gelar Khalifatullah
Mengapa aspek-aspek tradisi Islam ini begitu dikeramatkan oleh abdi dalem? Karena ritus-ritus tersebut berhubungan langsung secara linier dengan akidah Islam, dengan tauhid, dan dengan ruh perjuangan kaum Muslimin! Namun sayang seribu sayang, hari ini banyak orang—bahkan orang asli suku Jawa dan warga Jogja sendiri—yang tidak paham sampai ke taraf pemikiran ideologis ini. Mereka mengalami amnesia sejarah akibat kurikulum pendidikan yang sekuler!.
Lebih memprihatinkan lagi, institusi Kesultanan saat ini perlahan namun pasti sudah mulai disusupi oleh paham-paham rusak seperti Sekulerisme, Liberalisme, dan Pluralisme. Akibat infiltrasi ideologis ini, Yogyakarta yang dahulunya dikenal luas sebagai Kota Tauhid dan benteng pertahanan Islam di tanah Jawa, kini sengaja direduksi dan digeser citranya sekadar sebagai "Kota Budaya" atau kota pariwisata yang permisif terhadap nilai-nilai asing.
Narasi Pluralisme disuntikkan secara masif oleh jejaring misionaris dan orientalis Barat yang telah berhasil membentur-benturkan antara esensi budaya Jawa dengan syariat Islam. Mereka membuat propaganda seolah-olah Islam yang kaffah itu adalah budaya asing yang "ke-Arab-araban", agama impor, dan perusak adat lokal. Akibat dari keberhasilan perang pemikiran Barat ini, pada tahun 2015 yang lalu, masyarakat dikejutkan dengan dikeluarkannya Sabda Raja oleh SriSultan HB X (Sultan Jogja saat ini) yang secara resmi menghapus gelar sabda Khalifatullah (Wakil Allah di bumi penegak syariat) dari gelar resmi Sri Sultan Hamengkubuwono. Sebuah langkah politis yang menandai semakin kuatnya proses sekulerisasi di jantung pertahanan Kraton.
PENUTUP
Meski badai sekulerisasi dan liberalisasi budaya menerjang dengan begitu dahsyat, namun ruh ideologi Islam itu tidak akan pernah bisa dimatikan. Ruh kebenaran itu akan tetap ada, hidup, bahkan selalu terasa bergetar di dalam dada mereka yang memiliki pola berpikir cemerlang (al-fikru al-mustanir).
Kenyataan bahwa masyarakat adat dan abdi dalem Kraton jauh lebih mensakralkan acara Gerebeg Sawal, Mulud, Besar, Sekaten, dan Hadeging Nagari ketimbang seremonial HUT RI adalah bukti otentik bahwa di lapisan terbawah umat, kerinduan terhadap marwah Islam itu tetap abadi. Ini menjadi petunjuk spiritual bahwa ruh Islam akan tetap membentengi tanah Jawa, sampai kemudian nanti pertolongan Allah SWT (nashrullah) kembali datang dan atas izin-Nya, institusi global Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah kembali tegak berdiri memimpin dunia.
Tugas kita sebagai generasi hari ini bukanlah berdiam diri meratapi keadaan, melainkan terus bergerak maju mengupayakan perjuangan ini melalui jalan dakwah ideologis yang konsisten tanpa mengenal rasa takut dan lelah. Urusan hasil akhir kekuasaan adalah mutlak hak prerogatif Allah SWT, yang akan dihisab dari kita adalah di mana posisi kita berdiri dalam barisan perjuangan ini.
Kita wajib mencontoh keteladanan para pahlawan dan pejuang pendahulu kita dari tanah Jawa yang bergerak murni didorong oleh motivasi akidah Islam, seperti Pangeran Diponegoro yang mengobarkan Perang Jawa sebagai perang sabil melawan penjajah kafir Belanda, Sri Sultan Hamengkubuwono I, Sultan Agung Mataram Hanyakrakusuma, KH. Ahmad Dahlan, hingga Ki Bagus Hadikusumo. Mereka adalah para kesatria Islam yang telah mendahului kita menghadap Sang Pencipta, dan semoga Allah menempatkan ruh mereka di tempat tertinggi di Jannatul Firdaus.
Kini, tongkat estafet perjuangan itu telah berpindah ke tangan kita, generasi pengemban dakwah di era modern. Sudah menjadi sunatullah yang pasti bahwa pada setiap zaman akan selalu lahir singa-singa tauhid, pejuang-pejuang tangguh penegak agama Allah yang tidak akan pernah bisa ditundukkan oleh sistem Kapitalisme seburuk apa pun! Kokohkan barisanmu dan teruslah menyuarakan kebenaran syariat Islam secara kaffah!
Allahu Akbar!
Wallahu a'lam bishowab [].
Posting Komentar untuk "MENGUNGKAP KENAPA PERINGATAN HUT RI TIDAK BEGITU MERIAH DI KRATON YOGYAKARTA DIBANDING PERINGATAN HARI BESAR ISLAM: SEKATEN, GEREBEG SAWAL, & HADEGING NAGARI⁉️"