Segala puji hanya milik Allah SWT yang masih memberikan nikmat iman, Islam serta kesempatan sehingga kita masih bisa berpikir jernih melihat kondisi negeri ini dari sudut pandang Islam, bukan sekadar ikut arus pencitraan politik dan opini media sosial.
Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman.
PEMIMPIN ATAU PENCITRAAN?
Belakangan ini publik Jawa Barat kembali dibuat ramai oleh wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau kerap disapa KDM, mengenai konsep jalan provinsi berbayar berbasis digital sebagai pengganti pajak kendaraan bermotor tahunan.
Konsepnya kurang lebih begini: masyarakat nantinya tidak perlu lagi berhenti di gerbang tol, namun kendaraan akan otomatis terdeteksi sistem digital lalu dikenakan biaya saat melintas di jalan provinsi.
Katanya demi keadilan. Katanya lebih modern. Katanya agar hanya pengguna jalan yang membayar.
Namun pertanyaannya: bukankah jalan umum memang fasilitas publik milik rakyat?
Kenapa rakyat yang sudah dipungut dari berbagai sisi masih harus membayar lagi untuk lewat di jalan umum?
Hari ini memang banyak masyarakat terpukau dengan gaya kepemimpinan yang dianggap sederhana, dekat dengan rakyat, sering blusukan, naik motor dan tampil santai. Bahkan sampai muncul istilah “Bapak Aing”.
Padahal dalam Islam, pemimpin bukan diukur dari pencitraannya. Bukan dari seberapa viral kontennya. Bukan dari gaya merakyatnya.
Tapi dari apakah kebijakannya sesuai syariat Allah atau tidak.
Karena membangun jalan dan infrastruktur memang kewajiban penguasa. Itu tugas negara. Bukan bahan pencitraan politik.
Rasulullah ﷺ bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya.”
(HR. Bukhari No. 7138, Muslim No. 1829)
JALAN UMUM MULAI DIKOMERSILKAN
Lebih lucunya lagi, sebelumnya yang sempat viral pungutan liar di Jembatan Cirahong sempat dikritik keras bahkan disebut harus dihapus. Tapi sekarang malah muncul wacana pungutan model baru dengan kemasan digital dan teknologi modern.
Kalau pungli kecil dianggap salah, lalu kenapa pungli besar justru diwacanakan negara?
Inilah problem ketika negara dibangun dengan asas kapitalisme sekuler: yang dipikirkan bukan halal-haram menurut Allah, tapi untung-rugi menurut sistem.
Hari ini rakyat dipajaki dari banyak sisi:
pajak kendaraan,
pajak bumi,
pajak penghasilan,
pajak belanja,
pajak usaha,
bahkan sekarang jalan umum pun mau dibuat berbayar.
Padahal jalan umum itu bukan barang dagangan.
RI’AYAH BUKAN JIBAYAH
Dalam Islam negara bertugas melakukan ri’ayah (mengurus rakyat), bukan jibayah (menguras rakyat).
Sebagaimana sering disampaikan para ulama: “Dalam sistem Islam ada ri’ayah, sedangkan dalam sistem kapitalis yang dominan justru jibayah.”
Hari ini rakyat diperas terus menerus demi menopang sistem yang rusak.
Harga kebutuhan naik. Lapangan kerja susah. PHK di mana-mana. Daya beli melemah.
Eh malah muncul lagi wacana jalan umum berbayar.
Ini menunjukkan watak asli sistem kapitalisme: selalu mencari celah pemasukan dari rakyat.
ISLAM MELARANG FASILITAS UMUM DIPRIVATISASI
Padahal Islam punya konsep berbeda.
Dalam Islam, fasilitas umum tidak boleh diprivatisasi apalagi dijadikan ladang bisnis.
Rasulullah ﷺ bersabda:
اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلَاثٍ: فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslimin berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api.”
(HR. Abu Dawud No. 3477, Ibnu Majah No. 2472)
Para ulama menjelaskan bahwa hadits ini menjadi dasar bahwa segala fasilitas publik yang menyangkut kebutuhan umum tidak boleh dimonopoli dan dijadikan alat menguras rakyat.
Termasuk:
jalan,
energi,
air,
tambang,
transportasi,
dan fasilitas publik lainnya.
Karena semuanya adalah amanah untuk rakyat.
Namun dalam sistem kapitalisme hari ini, hampir semuanya dikomersialisasi.
Jalan bayar. Parkir bayar. Air bayar. Kesehatan mahal. Pendidikan mahal.
KE MANA HASIL KEKAYAAN ALAM NEGERI INI?
Padahal negeri ini kaya raya.
Indonesia punya:
tambang emas,
nikel,
batu bara,
gas,
minyak,
laut,
hutan,
dan sumber daya alam melimpah.
Lalu pertanyaannya: ke mana semua hasil kekayaan itu?
Kenapa rakyat tetap diperas?
Bukankah pernah disampaikan juga oleh Mahfud MD bahwa bila sumber daya alam dikelola dengan benar, rakyat bisa hidup jauh lebih sejahtera?
Namun karena sistem hari ini kapitalistik, kekayaan alam justru banyak dikuasai korporasi dan swasta.
Akhirnya negara mencari pemasukan dengan cara paling mudah: memungut rakyat terus menerus.
SEKULARISME & KAPITALISME: AKAR MASALAH
Allah SWT berfirman:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kalian penegak keadilan karena Allah.”
(QS. An-Nisa: 135)
Keadilan bukan sekadar teknologi modern. Keadilan bukan sekadar digitalisasi. Keadilan bukan sekadar slogan.
Keadilan adalah ketika aturan Allah diterapkan.
Bahkan pengamat ekonomi sendiri juga mengingatkan bahwa sistem jalan berbayar ini berpotensi menimbulkan masalah baru:
perlu perubahan undang-undang,
infrastruktur belum siap,
biaya besar,
dan masyarakat bisa merasa makin dibebani.
Artinya bahkan secara teknis saja masih problematik. Apalagi secara syariat.
KRITIK BUKAN BERARTI MEMBENCI
Karena itu mengkritisi kebijakan bukan berarti membenci pribadi. Bukan menghina. Bukan menjatuhkan.
Justru bentuk kepedulian agar negeri ini tidak makin jauh dari keadilan Islam.
Rasulullah ﷺ bersabda:
أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ
“Sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.”
(HR. Abu Dawud No. 4344, Tirmidzi No. 2174)
ISLAM TIDAK ANTI BUDAYA, TAPI MENYARING BUDAYA
Islam juga tidak anti budaya. Baik budaya Sunda, Jawa maupun lainnya.
Namun Islam memfilter budaya.
Kalau ada unsur:
kesyirikan,
tahayul,
kultus individu,
persembahan kepada selain Allah,
atau fanatisme kesukuan berlebihan,
maka wajib dikritisi.
Karena kemuliaan bukan pada suku atau budaya, tapi pada ketakwaan.
Dan sejarah Nusantara sendiri membuktikan bahwa tanah Sunda maupun tanah Jawa pernah sangat dekat dengan peradaban Islam dan pengaruh Khilafah Islamiyah:
Kesultanan Cirebon,
Banten,
Mataram,
hingga berbagai peninggalan Islam di Tatar Sunda dan Tanah Jawi.
Namun hari ini sejarah itu perlahan digeser oleh narasi sekuler dan budaya yang dipisahkan dari aqidah Islam.
■ HIKMAH & HARAPAN ■
Wacana jalan umum berbayar ini menunjukkan satu hal penting: selama sistem kapitalisme sekuler masih dipakai, rakyat akan terus menjadi objek pemasukan negara.
Fasilitas umum yang seharusnya menjadi hak rakyat perlahan dikomersialisasi. Sedikit demi sedikit rakyat dibebani.
Hari ini mungkin jalan. Besok bisa saja yang lain.
Karena asas sistem kapitalisme adalah keuntungan, bukan ridha Allah SWT.
Islam datang membawa konsep berbeda: negara adalah pelayan rakyat, bukan pedagang yang mencari untung dari rakyat.
Pemimpin dalam Islam akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas bagaimana ia mengurus umat.
Maka solusi hakiki bukan sekadar ganti kebijakan. Bukan sekadar ganti aplikasi. Bukan sekadar ganti metode pungutan.
Tapi kembali kepada syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan:
ekonomi,
politik,
pendidikan,
hukum,
hingga pengelolaan fasilitas umum.
Semoga Allah SWT menjaga negeri ini dari kebijakan-kebijakan yang makin memberatkan rakyat. Semoga umat Islam kembali sadar bahwa Islam bukan sekadar ibadah ritual, tapi juga sistem kehidupan yang sempurna dan adil.
Wallāhu a’lam bish-shawāb.
Posting Komentar untuk "FASILITAS UMUM DALAM ISLAM: HARAM MEMERAS RAKYAT DENGAN PAJAK‼️"