Kekecewaan publik terhadap isu kebijakan strategis bukan muncul dari ruang hampa. Ia lahir karena ada pola berulang. Hari ini soal data. Kemarin soal sumber daya. Besok bisa soal kebijakan ekonomi atau pertahanan.
Kalau setiap kali terjadi polemik, yang disalahkan hanya individu, maka kita sedang menutup mata dari persoalan yang lebih dalam.
Masalahnya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi kekuasaan.
Masalahnya adalah kerangka sistem yang membentuk cara berpikir dan cara mengambil keputusan.
Ketika Sistem Menentukan Arah Kebijakan
Dalam sistem politik modern sekarang yang sangat terhubung dengan kekuatan global, negara-negara berkembang sering berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Ketergantungan pada investasi, perdagangan internasional, dan stabilitas pasar membuat kebijakan nasional kerap dipengaruhi kepentingan eksternal.
Akibatnya:
Pertimbangan geopolitik sering lebih dominan daripada perlindungan internal.
Kepentingan jangka pendek lebih diprioritaskan daripada kedaulatan jangka panjang.
Rakyat hanya diberi hasil akhir, bukan dilibatkan dalam proses.
Kalau struktur seperti ini terus dipertahankan, maka siapa pun pemimpinnya akan menghadapi tekanan yang sama. Sistemlah yang membentuk kebijakan.
Dalam Islam: Kepemimpinan Berbasis Amanah, Bukan Tekanan
Islam memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai syariat, bukan sekadar kalkulasi politik.
Allah Ta’ala berfirman:
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.”
(QS. Al-Ma’idah: 49)
Prinsipnya jelas:
Hukum dan kebijakan harus berpijak pada nilai ilahiyah.
Kepentingan umat diutamakan.
Tekanan luar tidak boleh menggeser prinsip.
Kalau fondasi sistem tidak berlandaskan nilai yang kokoh, maka arah kebijakan akan mudah bergeser mengikuti arus kekuatan yang lebih besar.
Sistem yang Terlalu Bergantung
Ketergantungan adalah titik lemah.
Ketika ekonomi tergantung, politik akan ikut terpengaruh.
Ketika politik terpengaruh, kebijakan strategis pun bisa terdampak.
Inilah mengapa banyak persoalan publik terasa seperti “berulang dengan wajah berbeda”.
Bukan sekadar soal satu keputusan.
Bukan sekadar soal satu figur.
Tapi soal paradigma pengelolaan negara.
Muhasabah Ramadhan
Ramadhan adalah waktu terbaik untuk evaluasi menyeluruh.
Bukan hanya bertanya: “Siapa yang salah?”
Tapi juga: “Sistem seperti apa yang sedang kita jalankan?”
“Apakah ia benar-benar melindungi rakyat?”
“Apakah ia menjaga kedaulatan secara utuh?”
Kritik tetap harus disampaikan dengan adab.
Kepedulian harus disertai ilmu.
Dan semangat perubahan harus dibingkai dengan tanggung jawab.
■ HIKMAH & HARAPAN ■
Semoga para pemimpin negeri ini diberi keberanian untuk mengutamakan kepentingan rakyat di atas tekanan apa pun.
Semoga kebijakan publik selalu berpihak pada keamanan dan kedaulatan bangsa.
Dan semoga kita sebagai umat tidak berhenti berpikir kritis, namun tetap santun dalam bersikap.
Ramadhan adalah bulan pembenahan.
Semoga pembenahan itu tidak hanya pada diri, tapi juga pada arah kebijakan dan tata kelola negeri.
Wallahu a’lam bish-shawab.
Takbir!
Allahu Akbar!
Posting Komentar untuk "KEDAULATAN DATA & MARTABAT BANGSA: RAKYAT JANGAN HANYA JADI OBJEK DEAL POLITIK"