Dalam menakar realitas peradaban modern saat ini, kita dipaksa untuk menyaksikan sebuah panggung politik yang penuh dengan kontradiksi, kepalsuan, dan ketidakjelasan. Fenomena ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa sistem demokrasi sekuler itu cacat dari sononya—bahkan telah cacat sejak lahir. Sebagai produk hukum yang lahir murni dari isi kepala manusia yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan, dan dipengaruhi oleh kepentingan hawa nafsu, demokrasi tidak akan pernah bisa diperbaiki sampai kapan pun. Mau dipoles dengan jargon reformasi jilid berapa pun, esensinya tetap akan menghasilkan kerusakan.
Cacat bawaan yang paling telanjang dari sistem ini adalah ketidakkonsistenan demokrasi terhadap visi, misi, serta asas utamanya sendiri, yaitu asas kebebasan (civil liberties). Demokrasi selalu mendengungkan empat pilar kebebasan: bebas beragama, bebas berekspresi/berpendapat, bebas bertingkah laku, dan bebas berkepemilikan. Namun, bagaimana faktanya di lapangan?
Sikap standar ganda (double standard) langsung dipertontonkan ketika ada kelompok kaum Muslimin atau pengemban dakwah yang menggunakan hak berekspresinya untuk menyuarakan kewajiban menerapkan syariat Islam secara kaffah dan menegakkan Khilafah. Alih-alih dijamin kebebasannya, mereka justru diintimidasi, dipersekusi, dicabut hak digitalnya, hingga dilabeli dengan stigma negatif. Para Muslimah yang ingin menjaga kehormatan dengan bercadar dicap sebagai jaringan teroris, dan para jaler yang memelihara jenggot dituduh sebagai penganut radikalisme-wahabi.
[ Standar Ganda Sistem Demokrasi ]
├── Suara Dakwah Syariat Kaffah ──> Diintimidasi, Dicap Radikal/Teroris (Kebebasan Dibungkam)
└── Penyimpangan Sosial (LGBT) ──> Dilindungi, Dinormalisasi Atas Nama HAM Produk Barat
Sebaliknya, inkonsistensi ini terasa sangat menyakitkan ketika dihadapkan pada perkara kemaksiatan yang jelas-jelas merusak tatanan moral publik. Aktivitas menyimpang seperti kaum boti, komunitas LGBT, pergaulan bebas, hingga penistaan agama, justru sering kali dilindungi, difasilitasi, dan dinormalisasi secara hukum atas nama Hak Asasi Manusia (HAM). Padahal, HAM itu sendiri tidak lain merupakan produk pemikiran liberal Barat yang sengaja disusupkan lewat jalur kultural untuk merusak benteng akidah umat Islam.
------------------------------
Studi Kasus MBG: Benturan Horizontal Relawan di Alun-Alun Ciamis
Kontradiksi sistemik demokrasi ini tidak hanya berhenti pada ranah pemikiran sosial, melainkan berwujud nyata dalam carut-marut tata kelola kebijakan rezim penguasa saat ini. Pro-kontra horizontal di tengah masyarakat kembali meledak dipicu oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dipaksakan berjalan oleh rezim Prabowo-Gibran di tengah situasi ekonomi yang sedang sekarat.
Mayoritas elemen mahasiswa dan kaum intelektual menolak keras program ini karena terbukti melahirkan rentetan kontroversi di berbagai daerah:
1. Darurat Kesehatan: Terjadinya kasus keracunan massal di beberapa posko uji coba akibat buruknya kontrol higienitas makanan.
2. Salah Penempatan Jabatan: Penunjukan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang latar belakang akademisnya merupakan ahli serangga, bukan ahli gizi.
3. Korupsi Anggaran Negara: Terbongkarnya skandal korupsi dana MBG oleh oknum internal BGN yang menghabiskan anggaran triliunan rupiah per hari, di saat alokasi APBN untuk sektor pendidikan dan guru honorer justru dipangkas secara drastis.
Namun, di tengah gelombang penolakan tersebut, kontradiksi demokrasi kembali dipertontonkan secara vulgar. Baru-baru ini, tepatnya pada hari Jum'at kemarin (26 Juni 2026), ribuan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Relawan MBG justru menggelar aksi demonstrasi tandingan di Alun-Alun beberapa kota besar, termasuk salah satunya di Alun-Alun Ciamis. Mereka turun ke jalan menuntut agar program MBG tetap dilanjutkan dengan narasi bahwa program ini sangat bermanfaat bagi pemenuhan gizi masyarakat miskin.
Bahkan yang sangat disayangkan, beberapa tokoh agama sekelas kiai pun ikut terseret dalam arus gelombang pendukung rezim ini. Fenomena benturan opini antara mahasiswa yang menolak korupsi MBG dengan relawan yang menuntut program berlanjut di Alun-Alun Ciamis ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa demokrasi adalah sistem yang memelihara ketidakjelasan dan terus-menerus memproduksi konflik horizontal di kalangan rakyat.
------------------------------
Pandangan Syariat: Ketaatan Mutlak dan Ketegasan Hukum Islam
Di dalam njeronipun sistem Islam, kontradiksi kebijakan dan benturan massa di ruang publik seperti dalam sistem demokrasi tidak akan pernah dibiarkan terjadi. Islam memangkas habis potensi pro-kontra horizontal melalui kejelasan dhasar pembuatan hukum yang bersumber murni dari wahyu Allah SWT, bukan dari kesepakatan suara mayoritas manusia di parlemen.
Islam menempatkan kedaulatan di tangan syara' (Al-Siyadah lisy-Syar'i), sedangkan wewenang adopsi hukum dan regulasi publik berada di tangan kepala negara (Khalifah). Ketika sebuah kebijakan negara telah diputuskan oleh Khalifah berdasarkan ijtihad hukum yang sahih, maka seluruh elemen masyarakat wajib taat tanpa ada celah untuk memprovokasi massa melakukan aksi demonstrasi tandingan. Sebuah kaidah fiqih siyasah yang sangat otoritatif menegaskan:
أَمْرُ الْإِمَامِ نَافِذٌ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
"Perintah seorang Imam (Khalifah) wajib dilaksanakan dan berlaku mengikat secara lahir maupun batin."
Di bawah sistem Khilafah, jika sebuah program dinilai mendatangkan kemudaratan bagi umat atau anggarannya terbukti dikorupsi, Khalifah akan langsung mencopot pejabat tersebut dan menghentikan programnya tanpa perlu menunggu desakan demonstrasi berdarah di jalanan. Sanksi hukum bagi para koruptor kekayaan negara (Tasyhir) ditegakkan secara tegas, disita seluruh hartanya, dan diumumkan pelakunya di depan publik agar melahirkan efek jera, tanpa ada kompromi hukum.
------------------------------
Penutup
Gejolak politik, standar ganda penegakan HAM, hingga aksi massa relawan MBG di Alun-Alun Ciamis pada hari Jum'at kemarin adalah bukti nyata bahwa berharap pada keadilan di dalam rahim demokrasi adalah sebuah fatamorgana yang semu. Sistem ini akan selalu melahirkan kontradiksi karena fondasi dasarnya memisahkan agama dari kauripan (sekularisme).
Sudah saatnya umat Islam melepas keterikatan emosionalnya dari sirkus politik demokrasi ini. Tugas utama kita sebagai pengemban dakwah adalah terus bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan opini Islam secara konsisten melalui tiga tahapan damai non-kekerasan: melakukan pembinaan akidah (Tasqif), berinteraksi mengedukasi masyarakat bawah (Tafa'ul ma'al Ummah), serta membangun kesadaran kolektif demi tegaknya kembali Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah. Hanya di bawah naungan Khilafah, hukum Allah akan diterapkan secara kaffah, standar ganda sekularisme akan dihancurkan, dan kesejahteraan yang hakiki akan memayungi seluruh alam.
Demokrasi adalah pabrik konflik yang memecah belah umat; sedangkan Khilafah adalah institusi syar'i yang menyatukan kalimat tauhid.
Wallahu A'lam bish-Shawab.[]
------------------------------
Diterbitkan oleh: Aldy al-Jawi (mas AL)
Nantikan Buletin Subuh tiap hari hanya di: Bit.ly/DakwahJawi
(Buletin Kaffah terbit tiap hari Jum'at | Buletin Jawi terbit tiap weton Kliwon)
------------------------------
Posting Komentar untuk "SISTEM DEMOKRASI SELALU MENGHASILKAN KONTRADIKSI"