Belakangan ini, panggung politik tanah air kembali memanas oleh gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan mahasiswa di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan wilayah lainnya. Pergerakan mahasiswa ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan terhadap rangkaian kebijakan pemerintah yang dinilai semakin jauh dari fungsi menyejahterakan rakyat. Salah satu program yang menjadi sorotan tajam dan dikritik habis-habisan adalah proyek mercusuar Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang sejak awal digadang-gadang sebagai solusi stunting oleh rezim Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini nyatanya terbukti menjadi ladang korupsi yang sangat subur. Berita penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, oleh KPK mengungkap fakta mengerikan bahwa penyelewengan dana MBG ditaksir mencapai miliaran hingga triliunan rupiah dalam hitungan hari. Anehnya, alih-alih melakukan introspeksi diri secara total, jajaran pemerintah pusat justru kerap kali menampilkan retorika pembelaan di media massa dan selalu merasa bangga dengan program yang cacat manajemen ini.
Padahal, jika penguasa mau membuka mata dengan jernih, masih banyak sektor vital lain yang jauh lebih membutuhkan perhatian dan anggaran negara, salah satunya adalah sektor pendidikan yang hingga pertengahan tahun 2026 ini kondisinya masih amburadul, kacau, dan semrawut. Kita disuguhi pemandangan ironis: para guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun demi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan keterbatasan anggaran negara.
Namun di sisi lain, para pegawai struktural program MBG yang baru seumur jagung justru mendapatkan perhatian fasilitas dan jaminan kesejahteraan yang jauh melebihi seorang guru. Ketimpangan ini diperparah dengan kualitas pidato kepresidenan yang dinilai publik tidak berbobot, berputar-putar pada jargon retorika, dan sama sekali tidak pernah menyentuh akar permasalahan yang dihadapi rakyat di tingkat bawah.
[ Alokasi APBN Demokrasi ]
├── Program MBG (Baru Seumur Jagung) ──> Dikucurkan Triliunan (Rentan Korupsi BGN)
└── Sektor Pendidikan (Guru Honorer) ──> Dibiarkan Telantar (Alasan Klasik Minim Anggaran)
Wajar saja jika kalangan mahasiswa turun ke jalan melakukan unjuk rasa demi menuntut akuntabilitas atas kebijakan yang tidak masuk akal ini. Meskipun di sisi lain, dalam ruang demokrasi yang bebas, muncul pula aksi tandingan dari sebagian oknum masyarakat yang dimobilisasi untuk menyuarakan narasi "MBG tetap berjalan" dan "Kami bersama Prabowo-Gibran". Realitas pro-kontra horizontal ini semakin menegaskan bahwa sistem demokrasi sekuler adalah sistem yang hobi memproduksi konflik dan memecah belah rakyat.
------------------------------
Analisis Ideologis: Cacat Bawaan Sistem Demokrasi Sekuler
Mengapa arah kebijakan negara kian hari kian tidak jelas dan selalu melahirkan masalah baru? Jawabannya sederhana: karena dasarnya saja sudah salah, maka pasti akan selalu memunculkan berbagai masalah! Akar masalah dari seluruh karut-marut ini berada pada sistem politik Demokrasi yang diterapkan, bukan semata-mata pada moralitas individu sang pejabat.
Di dalam sistem demokrasi, kedaulatan hukum berada di tangan manusia (anggota parlemen dan penguasa) yang sarat dengan kepentingan pribadi, golongan, serta tekanan para cukong oligarki yang mendanai kontestasi pemilu. Hukum dan program kerja negara akhirnya dikomodifikasi (diperjualbelikan) demi keuntungan materi semata. Akibatnya, setiap kebijakan yang dilahirkan selalu bersifat tambal sulam, inkonsisten, dan memicu polemik pro-kontra yang tiada habisnya di tengah masyarakat.
Hal ini secara diametral sangat berbeda dengan tata sistem hukum Islam. Memang benar, di dalam sistem Islam, kesalahan yang sifatnya manusiawi (human error) dari seorang oknum pejabat atau khalifah tetap mungkin terjadi karena manusia bukan makhluk yang maksum. Namun, kesalahan tersebut tidak akan sampai merusak struktur negara secara sistemis dan struktural seperti dalam sistem demokrasi saat ini.
Dalam ketatanegaraan Islam, asas pembuatan hukum mutlak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dari kepala manusia. Selain itu, Islam memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang tegas untuk menghentikan polemik horizontal. Ketika seorang Khalifah telah mengeluarkan suatu ijtihad atau kebijakan regulasi (Tabanni), maka secara syar'i kebijakan tersebut bersifat mengikat (ilzam) bagi seluruh masyarakat dan wajib ditaati, sehingga tidak ada ruang bagi pro-kontra yang memicu perpecahan sipil. Sebuah kaidah fikih siyasah menyebutkan:
أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ
"Keputusan pemimpin (Khalifah) secara otomatis menghilangkan perbedaan pendapat (di tengah masyarakat)."
------------------------------
Khilafah: Mengganti Sistem Permainan, Bukan Sekadar Ganti Rezim
Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyaluran aspirasi dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat. Aktivitas mengoreksi penguasa (Muhasabah lil Hukkam) adalah kewajiban yang mulia dalam pandangan Islam. Namun, para mahasiswa dan kaum intelektual harus jernih berpikir dan melangkah lebih jauh: tidak cukup hanya menuntut reformasi jilid berikutnya atau sekadar menuntut ganti orang/rezim kekuasaan saja!
Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa mengganti presiden dari era Sukarno, Suharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Jokowi, hingga Prabowo saat ini, tetap saja tidak membawa perubahan esensial bagi kesejahteraan umat selama sistem hukumnya masih mempertahankan demokrasi sekuler. Oleh karena itu, agenda besar yang harus diteriakkan di podium-podium jalanan adalah tuntutan untuk mengganti sistem secara total dari sistem demokrasi menuju sistem Khilafah 'ala Minhajin Nubuwwah.
[ Agenda Perubahan Hakiki ]
Ganti Orang/Rezim (Reformasi) ──> ❌ TIDAK CUKUP (Hanya Mengulang Siklus Kekecewaan)
Ganti Sistem (Demokrasi ke Khilafah) ──> JELAS & MUTLAK (Solusi Hakiki Syariat Kaffah)
Tentu saja, perjuangan menegakkan Khilafah ini wajib dilakukan dengan metode dakwah yang sah yang telah dicontohkan secara presisi oleh Rasulullah ﷺ, bukan dengan metode yang merusak. Islam melarang keras aktivitas dakwah yang menggunakan cara-cara kekerasan fisik, merusak fasilitas umum milik rakyat, melakukan aksi teror, ataupun tindakan kudeta bersenjata yang menumpahkan darah sesama Muslim. Gerakan dakwah ideologis tidak melakukan hal-hal batil tersebut.
Aktivitas orasi dan penyaluran aspirasi di muka umum diperbolehkan secara syar'i untuk membongkar kezaliman hukum penguasa, namun substansi materi yang disampaikan harus tajam menyentuh akar masalah (yaitu rusaknya ideologi sekularisme) dan menawarkan solusi Islam secara gamblang, bukan sekadar menuntut perbaikan kosmetik yang sifatnya tambal sulam. Rasulullah ﷺ memetakan tahapan perubahan peradaban tersebut secara damai melalui tiga fase:
1. Tasqif (Pembinaan): Membina kesadaran akal dan iman umat dengan tsaqafah Islam murni.
2. Tafa'ul Ma'al Ummah (Berinteraksi dengan Umat): Terjun ke masyarakat untuk membangun opini umum yang menolak sistem kapitalisme dan merindukan syariat Islam.
3. Thalabun Nusrah (Mencari Dukungan): Mengajak para pemilik kekuatan politik dan militer untuk menyerahkan kepemimpinan kepada penerapan hukum Allah SWT.
------------------------------
Penutup
Aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota hari ini adalah bukti otentik bahwa kegagalan rezim demokrasi sekuler-kapitalistik sudah berada pada tahap yang akut. Ketika urusan perut rakyat dikorupsi lewat program MBG dan sektor pendidikan dibiarkan telantar, maka mempertahankan sistem demokrasi ini adalah sebuah kegilaan berpikir.
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan garis demarkasi yang jelas bagi orang-orang yang beriman untuk segera membuang sistem hukum buatan makhluk yang zhalim ini:
أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ
“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (TQS Al-Ma'idah: 50).
Mari kita serukan kepada seluruh elemen mahasiswa, pemuda, dan umat Islam: saatnya kita cerdas secara politik-ideologis. Jangan biarkan idealisme mahasiswa habis dibakar hanya untuk kepentingan sirkus pergantian takhta elite politik lima tahunan. Alihkan arah perjuangan kita secara masif untuk menuntut penerapan syariat Islam secara keseluruhan (kaffah) di bawah naungan Daulah Khilafah. Hanya dengan sistem Islam yang sahih inilah, kesejahteraan para guru akan dimuliakan, anggaran negara akan diselamatkan dari tangan para koruptor, dan berkah dari langit serta bumi akan diturunkan bagi seluruh alam.
Wallahu A'lam bish-Shawab.[]
------------------------------
Diterbitkan oleh: Aldy al-Jawi (mas AL)
Nantikan Buletin Subuh tiap hari hanya di: Bit.ly/DakwahJawi
(Buletin Kaffah terbit tiap hari Jum'at | Buletin Jawi terbit tiap weton Kliwon)
------------------------------
Posting Komentar untuk "DASARNYA SAJA SUDAH SALAH, PASTI AKAN SELALU MEMUNCULKAN BERBAGAI MASALAH !!"